Posted by : junaiding Sabtu, 22 September 2012


Unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional
Sebelum lebih jauh kita melihat pentingnya unifikasi dan harmonisasi itu serta manfaat dan pengaruhnya alangkah lebih baik jika kita menjabarkan terlebih dahulu arti dari masing – masing istilah itu. Agar penggunaan dari istilah – istilah ini tidak begitu saja digunakan secara bergantian tanpa mempertimbangkan nuansa antara istilah dengan efek penggunaannya.
1.      Unifikasi.
Telah terdapat beberapa ahli yang menyumbangkan pemikirannya dalam memberikan definisi dari unifikasi itu sendiri, yang semuanya tentu saling melengkapi satu sama lainnya. Yang pertama, mari kita lihat definisi yang dikemukakan oleh Bogdan, beliau mendefinisikan unifikasi sebagai "the intentional introduction of identical legal rules in two or more legal systems".[1] Kemudian Definisi lainnya yang mirip dengan definisi Bogdan diatas dikemukakan oleh Kamba. Yang mana Unifikasi diartikan oleh Kamba sebagai “the process whereby two or more different legal provisions or systems are supplanted by a single provision or system: it creates an identity of legal provisions or systems”.[2] Terlihat dari definisi Bogdan dan Kamba ini bahwasanya hukum dari dua atau lebih yurisdiksi dan system hukum yang berbeda dapat berkembang dari waktu ke waktu menjadi refleksi bagi satu sama lain, kemudian hal ini juga yang akan mengakibatkan adanya beberapa kesamaan – kesamaan antar system hukum dan yurisdiksi yang berbeda.
      Kemudian terdapat definisi lainnya yang dikemukakan oleh Kastely's, Beliau mengatakan “unification means, to subject people around the world to a single set of rules and principles and to have them understand and conform to these rules and principles as they would to the laws of their own communities.”[3] Di dalam definisi Kastely’s ini, beliau lebih merinci lagi, bahwa unifikasi itu merupakan kesatuan aturan atau seperti yang dia katakana “Single set” yang mana ini diperlukan agar pemahaman setiap subjek hukum yang berbeda prinsip dan system dapat di samakan, atau minimal meminimalisir perbedaan pandangan masing-masing.
Terdapat juga definisi yang dikemukakan oleh David, beliau menyatakan “unification means: roviding the same rules for the different countries so that the same solution applies everywhere ... if a difficulty concerning a given relationship of international law happens to arise.”[4] Dalam definisinya David ini terkesan seolah – olah menjembatani kesenjangan yang terjadi antara aturan yang seragam dengan hasil yang seragam terhadap objek dari unifikasi tersebut.[5]
Kemudian yang terakhir definisi yang dikemukakan oleh Philip James Osborne. Beliau memberikan definisi unifikasi berdasarkan definisi – definisi yang telah penulis kutip diatas. Beliau mengatakan “unification of laws shall refer to: The intentional substitution of two or more jurisdictions by a single, international-based, body of norms, which is interpreted and applied uniformly so that, in any dispute, the same solutions are achieved”.[6] Lebih lanjut mengenai definisinya, Philip James Osborne merincikan 3 syarat atau unsur penting dalam definisinya, sebagaimana yang beliau katakana “This definition has three requirements: (i) the creation of a single law or text; (ii) the uniform application of the given law, and consequently (iii) the production of uniform results”.[7]
2.      Harmonisasi.
Pengertian harmonisasi yang sering dijadikan rujukan ialah pendapat dari Goldring. Beliau menganggap “harmonisation to be a process whereby ... the effects of a type of transaction in one legal system are brought as close as possible to the effects of similar transactions under the laws of other countries”.[8] Ini berarti harmonisasi tidak hanya mentolerir perbedaan antara unsur-unsur hukum antar individu yang diselaraskan, tetapi juga perbedaan dalam penerapan ukuran harmonisasi, terlepas dari apakah mereka adalah konsekuensi dari perbedaan tafsir secara substantif.[9]
      Sementara itu, mengacu kepada Kamus Perdagangan Internasional yang disusun oleh Tumpal Rumapea, yang mana dikatakan “Harmonization adalah proses yang dilakukan untuk membuat prosedur dan tindakan yang diberlakukan lebih serasi oleh berbagai Negara, seperti menurunkan tariff sehingga menjadi lebih seragam dengan mengurangi jarak antara puncak (peak) dan dasar (Valley)”.[10] Lebih lanjut Tumpal Tumapea menjelaskan mengenai salah satu contoh harmonisasi dalam bidang tariff dengan menuliskan “Pada umumnya usulan pemotongan tarif adalah secara relative memotong tariff yang lebih tinggi daripada tariff yang rendah, berbeda dengan cara pemotongan linear yang dipakai dalam Kennedy Round, yang menetapkan persentase pemotongan yang sama bagi semua tarif. Dalam Tokyo Round pemotongan tarif diarahkan kepada harmonisasi”.[11]
Dari rincian definisi Unifikasi dan Harmonisasi di atas, kita bias membentuk sebuah pemahaman akan tujuan dari masing-masing istilah tersebut sekaligus memberikan gambaran perbedaannya.
Unifikasi dan harmonisasi merupakan dua kata yang sering sekali dipadukan dalam penggunaannya, namun keduannya tentunya memiliki makna yang berlainan. Di dalam unifikasi penyatuan berbagai system hukum dipadukan dan membentuk satu kesatuan prisip serta aturan hukum, namun tidak demikian halnya di dalam harmonisasi, yang mana harmonisasi dapat memproduksi dan mentolelir keragaman hasil serta pada proses akhirnya berbagai aturan undang-undang tidak digantikan oleh satu aturan tunggal namun hidup berdampingan dan saling melengkapi. Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari Philip James Osborne dalam arikel yang sama dengan kutipan diatas, dengan mengatakan “The net effect of upholding diversity in its constituent parts is that, in contrast to unification, harmonisation can produce and tolerate diversity of results. Accordingly, harmonisation is a process of making laws similar. Unlike unification, at the end of this process the various laws are not supplanted by a single rule, rather they continue to co-exist. Conceived as a process, harmonisation of laws is sensible first towards the grander goal of unification. However, it is only a first step and to achieve unification the harmonisation of substantive laws must be re-enforced by procedural harmonisation and therefore consistency of results”.[12]



[1] Philip James Osborne, “Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980”, CISG, diakses dari http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html, pada tanggal 21 September 2012, Pukul 15:37.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hal. 188.
[11] Ibid.
[12] Philip James Osborne, Op. cit.

Thanks for reading 

Regards
Jun

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

About Me

Foto Saya
junaiding
Someone who like a business. Someone who like to see some things from a different perspective. Someone who like a different life in a different country. Someone who like the word "NO RULES". My philosophy is "TO BE SUCCESS, DO IT ANYTHING EXCEPT SINS".
Lihat profil lengkapku

Translate

Popular Post

Followers

Share It

- Copyright © INTERNATIONAL LAW -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -