Posted by : junaiding Senin, 25 Juni 2012



CHAPTER 10 PENERAPAN KONVENSI PBB TENTANG KONTRAK-KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL (THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS - CISG) DI SINGAPURA.
 
BAGIAN 1     PENGANTAR

10.1.1  Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional/The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) adalah salah satu dokumen yang dibuat melalui upaya-upaya diplomatik dari Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional/United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”). CISG berupaya menjembatani kesenjangan antara sistem-sistem hukum yang berbeda di dunia, terutama antara civil law (sub-tradisi Perancis dan Jerman) dan common law (sub-tradisi Inggris dan Amerika), yaitu dengan cara menyeragamkan hukum yang berlaku bagi jual beli barang internasional (pembukaan CISG). CISG mengatur mengenai pembuatan kontrak jual beli, serta hak dan kewajiban pembeli dan penjual (termasuk upaya-upaya hukum bagi mereka). CISG mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988 bagi negara-negara yang pada waktu itu menjadi pesertanya. 

10.1.2  Singapura kemudian menyusul menjadi peserta CISG dan sekarang terikat dengannya secara hukum internasional. Singapura juga telah membuat suatu undang-undang pelaksanaan yang menetapkan CISG sebagai bagian dari hukum Singapura – Undang-undang tentang Jual Beli Barang (Konvensi PBB)/Sale of Goods (United Nations Convention) Act [add hyperlink – presently unavailable] (“Implementing Act (Undang-Undang Pelaksana)”). CISG mulai berlaku untuk Singapura pada tanggal 1 Maret 1996. Pada tanggal 7 Maret 2005, sudah 65 negara menjadi peserta CISG.

10.1.3  Selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini, suatu pengantar yang amat singkat mengenai CISG yang disusun terutama untuk memaparkan situasi-situasi dalam hal mana CISG akan berlaku, dan dalam hal  para pihak suatu kontrak menetapkan hukum Singapura sebagai hukum yang melengkapi CISG. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dalam hal apa saja CISG berlaku dan tidak berlaku di Singapura (Part 2). Setelah itu, saya akan menunjukkan bagaimana CISG diutamakan di atas hukum Singapura, dalam hal CISG berlaku (Part 3). Akhirnya, saya akan secara singkat memperkenalkan isi CISG, baik mengenai terjadinya suatu kontrak maupun mengenai hak dan kewajiban para pihak (Part 4). Sebelum sampai pada bagian kesimpulan, saya akan menyebutkan beberapa sumber di mana keterangan lebih jauh mengenai CISG dapat diperoleh (Part 5).


BAGIAN 2     KAPAN CISG BERLAKU?

Article 1(1)(a) CISG
10.2.1  CISG menetapkan dua cara bagaimana ia dapat menjadi hukum dari suatu kontrak jual beli. Pertama, berdasarkan Article 1 (1)(a), CISG berlaku apabila para pihak dalam kontrak jual beli tersebut bertempat usaha di negara-negara yang berbeda, yang semuanya merupakan Negara Peserta/Contracting States. Misalnya, jika suatu perusahaan yang bertempat usaha di Singapura menjual kepada suatu pihak yang bertempat usaha di RRC, maka CISG akan berlaku karena baik Singapura maupun RRC merupakan Negara Peserta. Singapura terikat pada ketentuan Article 1(1)(a) ini. Namun, jika suatu perusahaan Perancis (Perancis adalah Negara Peserta) membuat kontrak jual beli dengan suatu perusahaan Indonesia (Indonesia tidak lagi menjadi Negara Peserta sejak Juni 2005), maka dalam hal ini CISG tidak dapat berlaku berdasarkan Article 1(1)(a) karena salah satu pihak dalam kontrak bertempat usaha di negara non-peserta konvensi.

Article 1(1)(b) CISG Tidak Mengikat Singapura
10.2.2  Bahkan jika salah satu atau kedua pihak tidak mempunyai tempat usaha di suatu negara peserta, CISG tetap dapat diberlakukan “jika aturan-aturan hukum internasional privat mempengaruhi/dapat menyebabkan diterapkannya hukum suatu Negara Peserta” (Article 1(1)(b)). Misalnya, jika suatu pihak Perancis dan suatu pihak Indonesia memilih hukum Perancis sebagai pilihan hukum dalam kontrak, maka CISG biasanya akan berlaku karena Perancis merupakan negara peserta meskipun Indonesia bukan.

10.2.3  Bagaimanapun, Article 95 CISG menyebutkan bahwa “Setiap Negara dapat menyatakan pada saat diserahkannya instrumen ratifikasi … bahwa negara tersebut tidak mengikatkan diri pada [Article 1(1)(b)]”.  Singapura telah membuat persyaratan (reservation) demikian [atas keberlakuan CISG]. Artinya, dalam hal terdapat suatu kontrak yang dibuat antara suatu perusahaan Singapura dengan suatu perusahaan Indonesia, maka CISG tidak akan berlaku meskipun pilihan hukum dalam kontrak tersebut adalah hukum Singapura dan CISG adalah bagian dari hukum Singapura. Karenanya, Singapura akan terikat pada CISG hanya jika kedua belah pihak dalam perjanjian bertempat usaha di suatu Negara Peserta (Article 1(1)(a)). Maka, jika Singapura tidak mencabut persyaratan (reservation) tadi, tidaklah dimungkinkan menetapkan CISG sebagai pilihan hukum dengan cara menetapkan hukum Singapura sebagai pilihan dalam suatu kontrak, jika salah satu pihak dalam kontrak tersebut bertempat usaha di suatu Negara Non-Peserta.

Para Pihak dapat Mengabaikan CISG dan Memilih Hukum Singapura (Sale of Goods Act dan sebagainya)
10.2.4 Bahkan jika kedua belah pihak berasal dari negara-negara peserta konvensi, mereka tetap dapat memilih hukum Singapura sebagai pilihan hukum dalam kontrak mereka, dengan menyampingkan CISG. Article 6 CISG memperbolehkan para pihak menyampingkan keberlakuan CISG baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan demikian, para pihak dapat merancang suatu klausula pilihan hukum yang menetapkan hukum Singapura sebagai pilihan, namun dengan mengabaikan CISG secara keseluruhan. 


BAGIAN 3     HUBUNGAN ANTARA CISG DAN HUKUM SINGAPURA

10.3.1 Dengan berasumsi bahwa CISG berlaku berdasarkan ketentuan Article 1(1)(a), dan bahwa para pihak tidak mengabaikan keberlakuannya berdasarkan ketentuan Article 6 serta bahwa mereka menetapkan hukum Singapura sebagai pilihan hukum untuk melengkapi CISG, maka bagaimana hubungan antara CISG dengan hukum Singapura?

CISG Diutamakan di atas Hukum Singapura
10.3.2   Article 7(2) CISG mensyaratkan bahwa “Permasalahan-permasalahan mengenai hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini, yang tidak secara tegas diatur penyelesaiannya [dalam Konvensi], harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum berdasarkan mana permasalahan itu diatur atau, jika prinsip-prinsip tersebut tidak ada, harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan hukum internasional privat”. Karenanya, jika CISG berlaku, maka ia akan diutamakan di atas hukum Singapura. Hal ini ditegaskan dalam s.4 of Implementing Act [add hyperlink] yang menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan Konvensi akan berlaku didahulukan terhadap undang-undang manapun yang berlaku di Singapura dalam hal terdapat inkonsistensi”. Oleh sebab itu, dalam hal kedua belah pihak sama-sama berasal dari suatu negara peserta, maka CISG akan diutamakan daripada hukum Singapura. CISG adalah bagian dari hukum Singapura dan jika para pihak bermaksud menyampingkan keberlakuannya, maka harus dinyatakan secara tegas/eksplisit [dalam kontrak mereka] (misalnya: “kontrak ini diatur oleh hukum yang berlaku di Singapura dengan mengecualikan Konvensi PBB tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG)”).

10.3.3  Sebagai contoh, ketentuan CISG yang menyatakan bahwa suatu kontrak timbul hanya pada saat surat penerimaan atas penawaran (acceptance) diterima oleh pihak yang menawarkan (Article 18(2) CISG) akan berlaku dan diutamakan di atas ketentuan common law Singapura yang menetapkan bahwa dalam beberapa hal suatu kontrak timbul pada saat surat penerimaannya dikirimkan dan bukannya pada saat diterima.

Prinsip-prinsip CISG
10.3.4 Hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam CISG namun secara umum diatur berdasarkan CISG, akan “diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum berdasarkan mana permasalahan itu diatur atau, jika prinsip-prinsip tersebut tidak ada, sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan hukum internasional privat” (Article 7(2) CISG). Karenanya, prinsip-prinsip ini juga diutamakan di atas hukum Singapura mengenai hal-hal yang diatur oleh CISG ([misalnya tentang] terbentuknya suatu kontrak serta timbulnya hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak).

Hukum Singapura (termasuk Singapore Sale of Goods Act dan Common Law) adalah Hukum Berlaku Terakhir (Residual Law) untuk Hal-hal Yang Tidak Diatur dalam CISG

10.3.5  Hal-hal yang tidak diatur cara penyelesaiannya dalam CISG atau oleh prinsip-prinsip CISG, dan hal-hal yang tidak diatur oleh CISG (hal-hal lain di luar terbentuknya kontrak dan timbulnya hak dan kewajiban para pihak) harus diselesaikan “sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan hukum internasional privat” (Article 7(2) CISG). Maka dalam hal ini hukum yang berlaku (residual law) adalah hukum Singapura jika dipilih oleh para pihak atau jika disyaratkan demikian oleh hukum yang berlaku.

10.3.6  Sebagai contoh, CISG tidak mengatur mengenai “dampak yang dapat terjadi atas suatu kontak mengenai hak milik atas barang yang terjual” (Article 4(b)) dan karenanya tidak pula mengatur mengenai beralihnya hak kepemilikan atas barang tersebut (meskipun CISG mengatur mengenai beralihnya risiko dalam Article 66 sampai Article 77). Karena Undang-undang tentang Jual Beli Barang berlaku di Singapura (Statutes of Singapore, c. 393), maka secara umum hukum Singapura yang  akan mengatur mengenai berpindahnya hak kepemilikan atas barang. Hak-hak pihak ketiga atas barang-barang tersebut atau terhadap pembeli dan penjual juga tidak diatur oleh CISG (CISG hanya mensyaratkan jaminan atau warranty pihak penjual terhadap tuntutan-tuntutan pihak ketiga, lihat Article 41 dan Article 42). Dalam hal demikianlah, maka hukum Singapura akan mengisi kesenjangan (gap) ini.

Ketertiban Umum Singapura Diutamakan di atas CISG
10.3.7   CISG “tidak membahas mengenai keabsahan suatu kontrak atau keabsahan ketentuan-ketentuan dari suatu kontrak ataupun keabsahan penggunaannya” (Article 4(a) CISG). Oleh karena itu, suatu kontrak atau ketentuan suatu kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum/kebijakan publik berdasarkan hukum Singapura dapat dinyatakan tidak sah (invalid) meskipun kontrak tersebut juga diatur berdasarkan CISG. 

CISG dan Incoterms atau Ketentuan-ketentuan Common Law
10.3.8 Jika para pihak menggunakan suatu Incoterm untuk mengatur hal-hal standar mengenai pengiriman, pengapalan, asuransi, dan sebagainya, seperti misalnya “CIF (Singapore) Incoterms 2000”, maka hal ini tidak bertentangan dengan CISG. Incoterm terintegrasi dalam kontrak jual beli tersebut, baik sebagai bagian dari kontrak karena perujukan (untuk pengabaian CISG secara eksplisit, lihat Article 6) atau memang karena digunakan dalam perdagangan tersebut (usage of trade) (Article 9(2)), dan karenanya, ketentuan Incoterm tersebut yang berlaku, bukannya CISG.

10.3.9  Namun, situasinya menjadi lebih tidak jelas jika para pihak memakai suatu ketentuan perdagangan (seperti CIF) yang dikenal dalam praktek perdagangan dan hukum di Singapura (atau Inggris) dan bukannya menggunakan Incoterm. Menurut hemat saya, karena ketentuan perdagangan tersebut memang dipilih oleh para pihak, maka ketentuan tersebut harus dianggap sebagai ketentuan kontraktual (secara eksplisit mengabaikan CISG dalam hal terjadi ketidakcocokan, Article 6). Atau, sebagai alternatif lain, dianggap sebagai usage of trade (Article 9(2)) – yang harus berlaku di atas CISG. Namun, karena ketentuan-ketentuan perdagangan seperti CIF seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang mengikat daripada sebagai penggunaan, maka seseorang dapat saja berargumen bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah bagian dari hukum Singapura. Masalahnya adalah, jika menggunakan pendapat bahwa ketentuan seperti CIF tersebut adalah bagian dari hukum Singapura, maka CISG harus berlaku dan diutamakan di atas hukum Singapura (lihat uraian di atas) dan karenanya ketentuan-ketentuan CISG mengenai pengiriman, pengapalan, asuransi, dan sebagainya harus diberlakukan [meskipun dapat dibantah]. Penafsiran ini bagaimanapun sifatnya kontra-intuitif (para pihak dengan jelas berkehendak menggunakan ketentuan-ketentuan CIF dan bukannya CISG) dan menurut pandangan saya, pengadilan seharusnya menganggap ketentuan-ketentuan seperti CIF, bahkan ketika ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan Singapura, yang tetap berlaku sebagai bagian dari pilihan para pihak yang mengikat secara kontraktual (Article 6) atau merupakan usages of trade yang semata-mata ditafsirkan demikian oleh pengadilan (Article 9(2)). Yang manapun cara yang dipilih, menurut saya, ketentuan-ketentuan yang dipilih para pihak itulah yang berlaku di atas CISG.


BAGIAN 4     HUKUM YANG DICANANGKAN OLEH CISG

Ruang Lingkup Penerapan dan Ketentuan-ketentuan Umum (Articles 1 – 13)

10.4.1  Part I, CISG menetapkan ruang lingkup penerapan CISG dan memperkenalkan beberapa ketentuan umum. Kami telah menyebutkan ketentuan-ketentuan Article 1 (kapan CISG berlaku), Article 4 (lingkup CISG) dan Article 6 (para pihak dapat mengabaikan CISG). Bagian ini juga menetapkan jenis-jenis perdagangan yang tidak diatur dalam CISG (Article 2) – misalnya, jual beli kapal dan pesawat terbang – dan membedakan antara kontrak jual beli dengan kontrak untuk memproduksi barang atau pemberian jasa (Article 3). Bagian inipun menyebutkan bahwa konsekuensi-konsekuensi kematian sebagai akibat jual beli barang tidak diatur dalam CISG (Article 5).

10.4.2 Dalam menafsirkan CISG, haruslah diperhatikan karakter internasional CISG dan perlunya mempromosikan keseragaman dan kepatuhan pada prinsip itikad baik (good faith) (Article 7(1)). Konvensi ini bagaimanapun tidak secara eksplisit mensyaratkan kewajiban bertindak dengan itikad baik (duty to act in good faith) sebagaimana disyaratkan di yurisdiksi-yurisdiksi yang menggunakan sistem civil law – kelihatannya, itikad baik dibatasi hanya pada penafsiran berdasarkan CISG, dan bahkan tidak menjangkau penafsiran tentang kontrak jual beli yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan umum juga menetapkan beberapa hal lainnya, seperti bagaimana pernyataan-pernyataan harus ditafsirkan (Article 8), peranan dari kebiasaan-kebiasaan (customs) dan praktek-praktek (practices) (Article 9), dan sebagainya.

Terjadinya Kontrak
10.4.3  Article 14 mendefinisikan apa yang merupakan suatu penawaran (offer) dan mensyaratkan adanya suatu harga dalam suatu offer untuk sahnya offer tersebut, dan karena itulah, Konvensi ini kelihatannya mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai harga untuk sahnya suatu kontrak. Hal ini sangat berbeda dengan yang diatur dalam s. 8 of the Singapore Sale of Goods Act yang berlaku di Singapura yang menyatakan bahwa “jika tidak ditetapkan suatu harga …, pembeli harus membayar suatu harga yang wajar”. Namun, ketentuan Article 14 ini bukanlah ketentuan final mengenai hal ini. Article 55 CISG menyatakan bahwa jika,  bagaimanapun juga, suatu kontrak dibuat dengan sah tanpa “secara eksplisit atau implisit menetapkan dan mengatur tentang penetapan harga”, maka harga yang berlaku adalah harga yang secara umum ditetapkan untuk barang yang bersangkutan. Hal ini telah menjadi bidang yang selalu diperdebatkan dan para pembeli dan penjual biasanya akan dinasehati untuk menetapkan harga atau cara menetapkan harga dalam kontrak mereka untuk menghindari apa yang kelihatannya sebagai suatu ketidakkonsistenan dalam CISG mengenai kemungkinan terbentuknya suatu kontrak secara sah tanpa adanya suatu harga yang ditetapkan atau yang dapat ditetapkan.

10.4.4  CISG juga mengandung ketentuan-ketentuan mengenai penawaran (offer) (Articles 15, 16, dan 17) dan penerimaan (acceptance) (Articles 18 dan 19), mengenai batas waktu acceptance (Articles 20, 21, dan 22), mengenai kapan terjadinya suatu kontrak (Articles 23 dan 24), dan sebagainya. Haruslah menjadi perhatian para common law lawyers bahwa penawaran (offer) tidak dapat dicabut jika pihak yang mengajukan penawaran telah menetapkan batas waktu untuk penerimaannya (acceptance) (misalnya, “penawaran ini terbuka selama 10 hari”) (lihat Article 16). Dalam hal-hal yang demikian, offer tersebut tidak dapat dicabut untuk jangka waktu yang telah ditetapkan meskipun pada kenyataannya, dalam sistem common law, seseorang akan menganggap bahwa pihak yang ditawarkan (offeree) tidak memberikan suatu pertimbangan (consideration) apapun agar offer tersebut tetap terbuka - CISG tidak mengenal konsep pertimbangan (consideration).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Penjual
10.4.5   Kewajiban-kewajiban penjual diuraikan dalam ketentuan-ketentuan yang amat umum dalam Article 30: Ia “harus mengirimkan barang-barang, menyerahkan setiap dokumen yang terkait dan mengalihkan hak kepemilikan atas barang-barang tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh kontrak yang bersangkutan dan oleh Konvensi ini”. Pengalihan hak kepemilikan tidak diatur lebih lanjut – hal ini tidak diatur dalam CISG, namun mengenai pengiriman (delivery) dan jaminan-jaminan hukum (legal warranties) ditetapkan lebih lanjut dalam CISG.

10.4.6   Article 31 menyebutkan bahwa jika suatu kontrak (atau suatu term of trade atau suatu custom) tidak menyebutkan ke mana barang-barang yang dipesan harus dikirim, maka barang-barang itu akan dikirimkan dengan cara menyerahkannya kepada pembawa pertama jika kontrak tersebut melibatkan pengiriman barang (carriage of goods); jika tidak, dengan cara menyediakannya di tempat barang tersebut diproduksi jika tempat tersebut diketahui oleh para pihak; dan jika tidak, maka di tempat usaha penjual.

10.4.7 Article 32 mendefinisikan kewajiban-kewajiban penjual, dalam beberapa kasus, yaitu memberitahukan pengiriman barang-barang, mengasuransikan barang-barang atau membantu mengasuransikannya. Kewajiban-kewajiban ini biasanya secara lebih tepat diatur di dalam kontrak atau terms of trade seperti Incoterms, dan karenanya, Article 32 jarang sekali diterapkan. Penjual harus mengirimkan barang-barang pada tanggal yang disepakati atau dalam jangka waktu yang disepakati, atau jika tidak ada tanggal yang disepakati, dalam jangka waktu yang wajar (Article 33). Pembeli juga harus menyerahkan semua dokumen yang relevan (Article 34).

10.4.8  Penjual juga harus mengirimkan barang-barang sesuai dengan yang disebutkan di dalam kontrak (jaminan kesesuaian, Article 35). Barang-barang tersebut harus secara normal cocok/sesuai untuk pemakaian biasa, atau untuk tujuan tertentu apabila hal tersebut diberitahukan kepada penjual dan pembeli mengandalkan ketrampilan/pengetahuan penjual (hal ini diinspirasikan oleh English Sale of Goods Act), atau barang-barang tersebut harus sesuai/sama dengan contohnya. Yang menarik, masalah pengemasan barang dijadikan suatu isu kesesuaian (conformity) – barang-barang dianggap tidak sesuai jika dikemas tidak secara biasanya. Penjual bertangggung jawab jika terdapat ketidaksesuaian pada saat peralihan risiko (the passing of risks) (Article 36) (CISG tidak membahas mengenai peralihan hak kepemilikan). Penjual juga harus menjamin bahwa barang-barang tersebut bebas dari segala hak atau tuntutan pihak ketiga (Article 41 dan Article 42). Pembeli harus memberitahukan dalam kurun waktu yang wajar jika ia akan melaksanakan cara penyelesaian (exercise a recourse) berdasarkan jaminan-jaminan ini, dan jika sehubungan dengan jaminan kesesuaian, maka ia harus memberitahukannya dalam waktu 2 tahun (Article 39 dan Article 43).

Kewajiban Pembeli

10.4.9  Secara umum, pembeli “harus membayar harga barang dan menerima pengiriman sebagaimana disyaratkan dalam kontrak dan Konvensi ini” (Article 53). CISG juga menetapkan tempat (Article 57) dan waktu (Article 58) pembayaran dan menekankan bahwa pembayaran jatuh tempo tanpa harus diminta oleh penjual (Article 59).

Upaya-upaya Hukum untuk Penyelesaian (Remedies)

10.4.10 CISG membedakan upaya-upaya hukum yang tersedia untuk pembeli (Articles 46-52), yang tersedia untuk penjual (Articles 61-65) serta yang tersedia untuk penjual dan pembeli (Articles 71-78) - suatu pembedaan yang tidak akan secara lengkap dibahas dalam presentasi ini.

Penundaan Pelaksanaan
10.4.11 Mungkin saja apa yang akan dibahas di bawah ini kelihatannya tidak seperti cara penyelesaian/upaya hukum bagi para lawyers yang dilatih secara common law. Namun [kenyataannya] CISG menyerap sesuatu yang dekat dengan civil law exception (yaitu pembelaan atau defence) dalam hal terjadi wanprestasi atau non-performance yang dalam sistem civil law dikenal dengan istilah “exceptio non adimpleti contractus” – jika kau tidak akan memenuhi kewajibanmu, maka aku tidak akan memenuhi kewajibanku pula. Article 71 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu “suatu pihak dapat menunda pemenuhan kewajibannya jika, setelah dibuatnya suatu kontrak, menjadi jelas bahwa pihak yang lain tidak akan memenuhi sebagian besar kewajibannya”.

Menetapkan Jangka Waktu Tambahan
10.4.12 Lagi-lagi kelihatannya kontra-intuitif bagi seorang common law lawyer, CISG menggambarkan kenyataan bahwa salah satu pihak “dapat menetapkan suatu jangka waktu tambahan yang wajar agar pihak yang lain dapat memenuhi kewajibannya” sebagai suatu cara penyelesaian (remedy) (Article 47(1) dan Article 63(1)). Hal ini merupakan penyerapan, dalam beberapa hal, dari Hukum Jerman Nachfrist (the Nachfrist of German Law). Manfaat dari cara penyelesaian ini adalah jika pihak lain itu tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya di akhir masa perpanjangan, maka pihak yang dikecewakan berhak membatalkan (to avoid) kontrak tanpa keharusan membuktikan bahwa pelanggaran kontrak yang terjadi bersifat fundamental (Article 49(1) dan Article 64(1)(b)).

Pelaksanaan Apa Yang Dijanjikan dalam Kontrak (Specific Performance)
10.4.13  Salah satu perbedaan antara tradisi sistem common law dengan civil law adalah bahwa dalam common law pihak yang dikecewakan biasanya tidak berhak atas specific performance, suatu penyelesaian seimbang (equitable remedy) yang tidak diberikan sebagai hak. Dalam tradisi sistem civil law, pihak yang dikecewakan biasanya berhak atas specific performance, yang bahkan meliputi hak agar barang-barang yang bersangkutan diperbaiki, misalnya. Memang dalam kebanyakan kasus, pihak yang dirugikan akan menuntut ganti rugi (damages) daripada specific performance, dan dalam beberapa hal, dapat saja pemberian specific performance tidak dimungkinkan, namun dalam civil law pada dasarnya pihak yang bersangkutan berhak atas pelaksanaan hal yang dijanjikan.

10.4.14 CISG telah mencapai kompromi antara kedua sistem hukum tersebut dengan pertama-tama mengakui bahwa para pihak berhak atas specific performance (Article 46 dan Article 62), namun kemudian menyatakan bahwa “suatu pengadilan tidak terikat untuk mengeluarkan putusan [yang memerintahkan] specific performance kecuali jika pengadilan tersebut memang memutuskan demikian berdasarkan hukumnya sendiri mengenai kontrak jual beli yang sama, yang tidak diatur oleh CISG” (Article 28). Oleh karena itu, di negara-negara yang menganut common law, pengadilan-pengadilan tidak akan memerintahkan specific performance secara lebih longgar dibandingkan dengan jika mereka memutuskan berdasarkan hukumnya sendiri.  Sebagai contoh, di Singapura, mengenai specific performance sehubungan dengan barang-barang tertentu atau barang-barang yang telah ditetapkan, pengadilan tidak akan melewati apa yang diatur dalam Article 52 dari Sale of Goods Act .

Pembatalan (Avoidance)
10.4.15  Khusus dalam hal ini, adalah penting untuk mengingatkan para pembaca bahwa penjelasan singkat tentang CISG di sini, sifatnya hanya sebagai pengantar – ketentuan-ketentuan CISG mengenai pembatalan (avoidance) harus dijelaskan secara jauh lebih panjang lebar.

10.4.16 Para pembaca yang berasal dari sistem hukum common law Inggris harus diingatkan bahwa ketentuan-ketentuan CISG memang berbeda dengan common law jika bicara soal avoidance. Dalam kebanyakan kasus, suatu “pelanggaran fundamental” atau “fundamental breach” disyaratkan agar suatu kontrak dapat dibatalkan berdasarkan CISG, dan suatu avoidance tidak akan pernah digantungkan pada apakah yang dilanggar berupa suatu syarat (condition) atau suatu jaminan (warranty) atau bukan, sebagaimana disyaratkan untuk keadaan tertentu dalam common law (s. 11(2) of the Sale of Goods Act, tetapi lihat juga s. 15A yang bagaimanapun telah memodifikasi pendekatan tradisional ini). Fundamental breach dalam CISG tidak pernah didefinisikan dari apakah suatu ketentuan kontrak merupakan suatu syarat (condition) atau jaminan (warranty), dan didefinisikan secara agak berlainan daripada makna yang diberikan untuk istilah-istilah yang sama dalam common law. CISG menyebutkan bahwa “suatu pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah fundamental jika mengakibatkan kerugian yang sedemikian pada pihak lainnya sehingga secara substansial menghalangi pihak lain tersebut untuk menikmati apa yang berhak ia harapkan berdasarkan kontrak, kecuali jika pihak yang melanggar itu tidak memperkirakan sebelumnya dan seseorang lain berakal sehat dalam keadaan yang sama juga tidak akan dapat memperkirakan akibat yang sedemikian (Article 25).

10.4.17    Jika suatu pelanggaran adalah fundamental, maka para pihak berhak atas avoidance (Article 49(1) dan Article 64(1)). Avoidance juga dapat dinyatakan dalam beberapa kasus anticipatory fundamental breach (Article 72) dan dalam beberapa keadaan (misalnya Article 49(1)(b) dan Article 64(1)(b)). Akibat dari avoidance juga dirinci (Articles 81-84).

Ganti rugi (Damages)
10.4.18  Dalam CISG, hak atas ganti rugi dibahas dengan cara yang sudah dikenal oleh para common law lawyers, meskipun juga bukan hal yang teramat asing bagi para civil law lawyers – perbedaan antara kedua tradisi sistem hukum itu tidaklah fundamental jika mengenai ganti rugi. Article 74 menyebutkan bahwa “Ganti rugi akibat pelanggaran suatu kontrak oleh suatu pihak adalah sejumlah (uang) yang setara dengan [jumlah] kerugian, termasuk kerugian untuk mendapatkan keuntungan (loss of profit), yang dialami oleh pihak lainnya akibat pelanggaran tersebut. Besarnya ganti rugi tidak boleh melebihi jumlah kerugian yang dapat diperkirakan atau yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh pihak yang melanggar pada saat kontrak tersebut dibuat, dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan masalah-masalah yang pada saat itu ia ketahui atau seharusnya telah diketahui, sebagai konsekuensi pelanggaran kontrak yang mungkin dihadapi”.

Pengurangan Harga
10.4.19  Apabila barang-barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipesan, pihak pembeli dapat meminta pengurangan harga dan bukannya meminta ganti rugi. Cara penyelesaian ini diinspirasikan dari prinsip actio quanti minoris dari sistem hukum civil law dan, karenanya, dapat merupakan hal yang asing bagi common law lawyers. Article 50 menyebutkan bahwa “jika barang-barang tersebut tidak sesuai dengan kontrak, baik harganya telah dibayar ataupun belum, pihak pembeli dapat mengurangi harga secara proporsional antara nilai barang-barang yang telah dikirimkan dengan nilai barang-barang yang jika saja pada saat dikirimkan barang-barang tersebut sesuai [dengan kontrak]”.

Ketentuan-ketentuan Lain
10.4.20  Banyak ketentuan-ketentuan lain CISG, yang karena keterbatasan tempat tidak akan disebutkan secara lengkap di sini. Ketentuan-ketentuan ini termasuk [yang mengatur mengenai]:
  • Beralihnya risiko (jika tidak diatur dalam kontrak, ketentuan perdagangan maupun Incoterm) (Articles 66-70)
  •  Bunga atas ganti rugi/damages (Article 78)
  • Pengecualian-pengecualian kewajiban pembayaran (Articles 79-80)
  •  Kewajiban memelihara barang (Articles 85-88)



BAGIAN 5     BAGAIMANA DAPAT MENGETAHUI LEBIH JAUH TENTANG CISG

10.5.1  Tempat terbaik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang CISG adalah pada web site yang dikelola oleh by Pace University Law School (www.cisg.law.pace.edu). Situs ini merupakan sumber yang mengagumkan, yang di dalamnya terdapat teks CISG dalam bahasa Inggris juga terjemahannya dalam bahasa-bahasa lainnya, baik resmi maupun tidak resmi, juga terdapat penjelasan-penjelasan berupa artikel-artikel dan buku-buku mengenai konvensi ini, banyak di antaranya tersedia secara on-line, ringkasan kasus-kasus (dan seringkali teks penuhnya) dari seluruh dunia sehubungan dengan penafsiran CISG (banyak di antaranya berupa terjemahan).

10.5.2   Buku-buku pengantar mengenai konvensi yang paling komprehensif adalah:
  • Peter Schlechtriem (ed.), Geoffrey Thomas (penerjemah), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), edisi ke-2, (Oxford ; New York : Clarendon Press, 1998)
  • John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, edisi ke-3, (Cambridge, MA: Kluwer Law International, 1999).


10.5.3  Singapura (dan penulis-penulis Singapura) dan CISG: 1995. 
  • The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980): Should Singapore Ratify? Singapore Academy of Law, Law Reform Committee [Report of Sub-Committee on Commercial Law: C.L.A. Cheng, Chairman] (1995) 30 p.
  • Penna, L.R. ed., Current Developments in International Transfers of Goods and Services (6th Singapore Conference on International Business Law, September 1992) (Singapore: Butterworths Asia, 1994)
  • Warren Khoo, [comments on some articles] in: Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law (Giuffrè: Milan, 1987).
  • Sim, Disa, The Scope and Application of Good Faith in the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, (2002-2003) Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 19-92
  • Gary F. Bell, “Why Singapore Should Withdraw Its Reservation to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)” (2005) 9 SYBIL 1–19.


                             
BAGIAN 6     KESIMPULAN

10.6.1  Diharapkan, pengantar singkat CISG ini dapat bermanfaat bagi para lawyers dan para pelaku bisnis dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk memperoleh pandangan umum tentang CISG dan penerapannya dalam lingkup/konteks Singapura. Namun, saya harus mengingatkan para pembaca bahwa masih banyak hal yang dapat dibahas mengenai CISG ini, dan harapan saya pandangan umum singkat ini hanya dipergunakan sebagai langkah pertama dalam melakukan riset mengenai CISG. 

Sumber: http://www.singaporelaw.sg/ 



Regards,
Jun

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Translate

Popular Post

Followers

Ada kesalahan di dalam gadget ini

- Copyright © INTERNATIONAL LAW -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -