Posted by : junaiding Sabtu, 28 November 2009


1. Re judicata atau keputusan tetap pengadilan
     keputusan tetap suatu pengadilan menjadi suatu prinsip umum dan di pegang teguh, sebagai landasan pembentuk kaidah hukum internasional. Contohnya keputusan-keputusan hakim terkenal dari British Prize Court - Lord Stowell (1745-1836), yang mengetuai mahkamah tersebut pada waktu perang Napoleon. Kemudian menurut Marshall C.J. dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, menerangkan bahwasanya keputusan-keputusan pengadilan setiap negara menunjukkan bagaimana hukum internasional pada hal-hal tertentu, di mengerti negara-negara tersebut, dan yang akan di pertimbangkan pada kaidah hukum yang berlaku di daerah ini.
2. Nullum Crimen Sine Lege
      pasal 22 dan 23 statuta roma menjelaskan mengenai asas Nullum Crimen Sine Lege, yaitu suatu asas hukum umum internasional yang menerangkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta kecuali tindakan tersebut waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Yuridiksi Mahkamah. Menurut sejarahnya, tujuan diterapkannya prinsip tersebut adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan hukum. Mahkamah Internasional dapat sewenang-wenang menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan serta-merta menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan atau perbuatan pidana, padahal ketika perbuatan itu dilakukan, Statuta tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan pidana. Prinsip ini sendiri mulai diterima di Eropa pada akhir abad ke-19. Hazewinkel-Suringa, seorang ahli hukum Belanda, juga memakai kata-kata dalam bahasa Belanda untuk menjelaskan prinsip tersebut, yaitu ”Geen delict, geen straf zonder een voorfgaande strafbepaling” yang artinya bahwa sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana, dalam hal ini yang adalah Statuta Roma. Moelyatno menulis bahwa prinsip tersebut mengandung tiga pengertian:
1)Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2)Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3)Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Dengan adanya prinsip tersebut, maka Mahkamah Internasional hanya dapat menjatuhi hukuman pidana kepada seorang terpidana sesuai dengan Statuta.
3. Asas konsensualisme/ Free will
     Asas konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian. Asas konsensualisme juga dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Contoh penerapan prinsip umum hukum "Konsensualisme" adalah pada prosedur beracara di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice), dimana proses beracara hanya dapat dilakukan setelah adanya kemauan dan kesepakatan bersama dari para pihak yang akan beracara. Jadi Mahkamah internasional tidak akan memulai memeriksa/mengadili sebuah perkara sebelum para pihak yang bersengketa menyetujui bersama untuk menyelesaikan perkaranya di Mahkamah Internasional. Hal ini didasarkan atas prinsip/asas konsensualisme (free will), dimana Mahkamah Internasional beserta negara-negara yang bersengketa di dalamnya sangat menjunjung dan menghargai prinsip Konsensualisme tersebut.
4 . Asas Kebebasan Berkontrak / freedom of contract
     Sutan Remy Sjandeini[4] mengemukakan, dari mempelajari hukum perjanjian negara-negara lain dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia.
5. Prinsip Yurisdiksi Teritorial(ratione loci)
     Mahkamah konstitusi memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan odi wilayah negara-negara pihak tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku. prinsip umum tersebut dijelasakan dalam Pasal 12 ayat 2(a) dari statuta. mahkamah juga memilki atas kejatan-kejahatan yang dilakukan negara-negara yang menerima yuridiksinya atas dasar ad hoc dan diwilayah yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan. konvensi Genoside tahun 1948 beberapapresden mengenai gagasan bahwa suatu mahkamah pidana internasional dapat memilki yurisdiksi atas kejahatn-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara lain.
6. Singel Narcotic Drugs Convention
    convention ini dibuat pada tahun 1961, adalah untuk memberi BANTUAN narkotika CONTROL kepada negara negara di dunia, untuk menanggulangi lalu lintas ilegal narkotika baik internasional maupun regional, memberikan bantuan perawatan ketagihan obat-obatan terlarang terutama untuk negara - negara sedang berkembang, hingga pemberian dana PBB untuk Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari "Singel Narcotic Drugs Convention" adalah sebuah prinsip hukum umum yang berkaitan dengan pencegahan dan memberantas Narkotika dengan kerjasama Internasional untuk mewujudkan rasa damai dan aman di dunia, dan perlu diketahui juga bahwa prinsip hukum ini termasuk prinsip hukum yang paling banyak di setujui oleh negara - negara di dunia.
7. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap
    Yang dimaksud dengan prinsip- prinsip hukum umum adalah asas asas yang mendasari sistem hukum modern. Salah satu asas itu adalah pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda adalah pepatah dalam bahasa romawi yang berarti setiap janji mengikat atau tiap tiap janji harus ditepati. Dijelmakan dalam pasal 1338 KUHP yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya."
Sebagaimana diketahui, dalam hubungan antara negara satu dengan negara lain, diadakan perjanjian dalam segala lapangan guna memperlancar hubungan tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara, maka tidak ada suatu kekuasaan yang dapat memaksakan kehendaknya untuk melakukan pengawasan, agar perjanjian itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Asas ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi tiap-tiap negara lain berdasarkan sesuatu perjanjian.
8. jus cogens
     dalam sistematik Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dimuat dalam Bagian V yang mengatur hal pembatalan, berhenti berlakunya dalam penundaan berlakunya perjanjian. Dalam bagian V Konvensi ini beberapa alasan dapat diajukan, misalnya untuk pembatalan suatu perjanjian dengan adanya pelanggaral terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum nasional negara peserta yang berkenaan dengan kuasa penuh dari negara pengirim (Pasal 46 dan 47 Konvensi), adanya unsur kesalahan (Pasal 48), adanya unsur penipuan (Pasal 49) dan unsur kelicikan (Pasal 50)
9. General principle of law
      Sebuah ajaran pengoptimalan hukum atau aturan hukum yang harus diikuti sejauh mungkin. Sebagai bagian dari hukum, prinsip-prinsip umum hukum mengikat tidak mewakili keadaan normatif dengan cara yang eksplisit norma hukum dilakukan, tetapi dapat dilihat sebagai aturan-aturan hukum yang harus diikuti sejauh mungkin. Karena mereka tidak membawa kaku seperti kekuatan mengikat sebagai norma-norma dari tatanan hukum yang benar, prinsip-prinsip ini disebut "pengoptimalan ajaran". Sebagai contoh, prinsip yang berasal dari hukum Romawi yang menyatakan bahwa perjanjian harus dijaga (pacta sunt servanda) adalah peradilan umum titik tolak yang terdapat banyak pengecualian. Oleh karena itu dimungkinkan untuk dibebaskan dari terlalu keras dan kurang adil kewajiban kontrak atas dasar, antara lain, prinsip akal sehat. Hukum Finlandia mencakup berbagai prinsip-prinsip umum hukum membawa validitas hukum yang dapat saling bertentangan tanpa berlaku demikian mereka yang terpengaruh.
      Pada Jaman Romawi Kuno dikenal adanya istilah criminal extra ordinaria, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Ketika hukum Romawi kuno diterima oleh raja-raja Eropa Barat, istilah criminal extra ordinaria diterima pula. Kondisi ini kemudian memungkinkan raja-raja yang berkuasa untuk bertindak sewenang-wenang terhadap perbuatan-perbuatan –yang dikatakan jahat-, namun belum diatur di dalam undang-undang. Lahirnya Magna Charta Libertatum di Inggris pada 1215 merupakan salah bentuk reaksi terhadap praktik kesewenang-wenangan raja di masa itu. Ini adalah fase pertama ketika manusia mulai memikirkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Upaya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebenarnya telah ada sebelum lahirnya Magna Charta. Kitab suci agama Hindu, Veda, telah membicarakan perlunya penghormatan atas hak-hak asasi manusia sejak 3000 tahun yang lalu. Piagam Madinah yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW pada abad ke 6 Masehi, sebenarnya juga merupakan deklarasi kesepakatan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia
     Prinsip ini berasal dari hukum Jerman (di sana disebut sebagai Verhältnismässigkeit) di mana mendasari beberapa ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Dasar Jerman. Prinsip ini pertama Komisi Eropa terkena hukum dalam kasus Handelsgesellschaft Internationale. Dinyatakan bahwa "Sebuah otoritas publik tersebut tidak dapat mengenakan kewajiban atas seorang warga negara kecuali sejauh mana mereka benar-benar diperlukan dalam kepentingan publik untuk mencapai tujuan dari ukuran."
Jelas, karena itu, bahwa jika beban yang dikenakan jelas di luar proporsi ke objek dalam tampilan, ukuran akan dibatalkan oleh Pengadilan.
12. Prinsip Hidup Berdampingan.
     Doktrin Persamaan Derajat Negara-Negara (Doctrine Of The Equality Of States) di kembangkan sejak pemulaan sejarah Hukum Internasional, ternyata doktrin tersebut masih bertahan hingga sekarang dengan mendapat tambahan penekanan dengan menamakannya sebagai prinsip persamaan Kedaulatan Negara-Negara dalam Declaration On Principles Of International Law Concerning And Co-Operat6ion Among States In Accordance With The United Nations Charter yang di keluarkan Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Dengan adanya doktrin tersebut Negara-Negara menikmati kesamaan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional tanpa memandang di bidang ekonomi, sosial, politik dan keadaan lainnya. Pasal 1 piagam PBB (UN charter) menyatakan penghargaan atas prinsip persamaan hak dan pada pasal 2 nya menyatakan atas prinsip-prinsip persamaan kedaulatan sesama anggotanya serta prinsip-prinsip lain yang di akui sesama anggota PBB, misalnya asas tidak mencampuri urusan dalam Negeri Negara lain, dan sebagainya. Ketentuan yang penting dalam piagam PBB pasal 74 tentang adanya prinsip umum mengenai bertetangga baik (Good-Neighborliness) di bidang sosial, ekonomi, perdagangan dan bidang lainnya. Demikian pula dalam hukum internasional di kenal adanya prinsip hidup berdampingan secara damai (PeacefulCo-Existence). Sebenarnya ada lima prinsip hidup berdampingan secara damai yaitu saling menghormati kedaulatan teritorial masing-masing, saling tidak melakukan agresi (Non Aggression), saling tidak mencampuri urusan dalam Negeri masing-masing Negara (Non Intervention). Hidup berdampingan secara damai, persamaan kedudukan dan kedaulatan. Diktrin tersebut sebenarnya telah tercantum dalam berbagai perjanjian antar Negara, antara lain perjanjian Negara India dan Republik Rakyat China 29 April 1945, pada Dasa Sila Bandung sebagai hasil dari Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang sampai sekarang masih di hormati oleh semua Negara di kawasan tersebut. Masyarakat Internasional dalam prakteknya menghendaki adanya perdamaian dan keharmonisan, sehingga masing-masing masyarakat Negara dapat menikmati hidup yang tenang dengan di dukung oleh keharmonisan hukum yang berlaku. Kurang harmonisnya hubungan antara Indonesia dan Australia sebagai Negara yang bertetangga hendaknya dapat di harmoniskan kembali dengan mencermati makna dari Peaceful Co-Existence secara lebih mendalam. Mengingat adanya hubungan timbal balik yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama oleh kedua Negara. Baik dibidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, perdagangan dan bidang hukum serta bidang lainnya. Keretakan hubungan ini hendaknya tidak berlangsung lama, tetapi dapat segera di perbaiki melalui jalur diplomasi, negosiasi dan cara-cara lain yang layak di tempuh untuk menormalkan kembali hubungan sebagai Negara bertetangga dengan mengjhormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Nilai sebenarnya dari prinsip Peaceful Co-Existence terletak penerapan secara tepat dari kaidah-kaidah yang tercantum dalam piagam PBB sehingga masyarakat Internasional dapat mengendalikan diri masing-masing untuk tidak saling bermusuhan dan lebih arief dapat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
13. Pinsip umum hukum dalam bidang hukum dagang
      Prinsip hukum perlindungan rahasia dagang secara garis besar dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu common law approach dan statutory approach. Pada common law approach, rahasia dagang tidak dianggap properti (hak milik) akan tetapi difo-kuskan pada hubungan hukum yang bersifat confidencial dan fiduciary. Substansi atau lingkup informasinya meliputi informasi apa saja sepanjang memiliki sifat kerahasiaan dan bukan merupakan informasi milik umum atau pengetahuan umum. Elemen rahasia dagang dalam pendekatan ini adalah informasi rahasianya bersifat relatif, ada kewajiban mera-hasiakan informasi tersebut karena diperjanjikan dan jika terjadi tindakan perolehan, penggunaan atau pengungkapan tanpa izin, maka akan merugikan pihak pemberi informasi.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi in- formasi didasarkan pada prinsip kontraktual yang upaya pemulihan hanya dalam bidang perdata. Sedang pada statutory approach, rahasia dagang dianggap sebagai properti (hak milik) sehingga ada hak eksklusif bagi pemiliknya. Substansi atau lingkup informasinya dan elemen rahasia dagang sama dengan common law approach kecuali kewajiban merahasiakan informasi pada statutory approach tetap ada meskipun tidak diperjanjikan untuk merahasiakannya. Perlindungan hukum yang digunakan berdasarkan prinsip kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan itikad baik. Upaya pemulihan atas pelanggaran rahasia dagang dapat diajukan dalam bidang perdata maupun pidana. 
14. Prinsip tentang kebebasan berekspresi dan kesetaraan
    Prinsip-prinsip ini berlandaskan pada pemahaman kesetaraan secara luas, yang mencakup hak-hak atas kedudukan yang sejajar di muka hukum dan non diskriminasi juga perlakuan dan status yang sejajar. Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa masalah diskriminasi dan stereotip negatif berurat akar pada fenomena sosial ekonomi dan politis. Oleh karena itu, penghapusan diskriminasi dan streotip membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan dan meluas, mencakup pendidikan, dialog sosial dan pengembangan kesadaran. Jika masalah-masalah kontroversial, termasuk agama, diperdebatkan di tingkat permukaan saja, maka akar sosial dari prasangka tidak akan bisa terungkap dan kesetaraan pun tak berhasil diwujudkan. Dalam banyak kesempatan, pengekangan kebebasan berekspresi lebih banyak diarahkan pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, sehingga kesetaraan pun gagal terbangun. Perdebatan yang terbuka, bukan pengekangan, penting untuk memerangi stereotip negatif terhadap individu dan kelompok dan mengungkap kerugian yang timbul akibat prasangka.
15. Persetujuan mengikat para pihak dan harus dihormati.
     Segala perselisihan, pertentangan, atau perbedaan yang mungkin timbul antara para pihak baik di luar atau berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara damai antara para pihak. Dalam hal perdamaian tidak bisa tercapai dalam waktu yang wajar, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur SIAC atau Singapore International Arbitration Centre oleh arbitor yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.
16. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle)
     Dalam prinsip pembatasan ialah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa/berperang, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering); dan lain-lain.
Penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Dalam hal ini pepralatan yang digunakan ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar
17. Ratifikasi dan adopsi hukum hak asasi manusia
      Semua Negara sebaiknya meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional, melalui adopsi atau cara-cara lain, dan mengembangkan undang-undang di tingkat nasional yang menjamin hak-hak atas kesetaraan dan kebebasan berekspresi.
18. Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi
    Negara sebaiknya memastikan agar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, melalui medium komunikasi apapun, termasuk hak atas informasi, tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi nasional atau aturan-aturan yang setara, yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.
19. Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kesetaraan
     Negara sebaiknya memastikan agar hak atas kesetaraan tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi nasional atau aturan-aturan yang setara, yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.
20. Akses terhadap Pemulihan
      Negara sebaiknya menjamin ketersediaan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan, yang efektif dan dapat diakses oleh semua. Pemulihan ini sebaiknya mencakup pemulihan secara yuridis dan non yuridis, melalui lembaga-lembaga hak asasi manusia dan/atau ombudsman.
21. Pembatasan
     Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam Prinsip hukum umum dan, pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut
22. Penyebarluasan Kebencian
     Negara sebaiknya mengadopsi legislasi yang melarang advokasi kebencian antarbangsa, ras atau agama yang mengandung penyebarluasan diskriminasi, kebencian atau kekerasan (ungkapan kebencian).3 Sistem hukum nasional sebaiknya memperjelas, baik secara eksplisit maupun interpretasi yang otoritatif,
23. Asas teritorial
Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
24. Asas kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asa ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, Asas ini mempunyai kekuatan extritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.
25. Asas kepentingan umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalan kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara. 
26. Egality rights
Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama
27. Reciprositas
Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun posistif. 
28. Courtesy
Asas saling menghornati dan saling menjaga kehormatan negera
29. Rebus Sig stantibus
Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/fundamentali dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.
30. Prinsip Jus Cogen
     prinsip jus cogens adalah serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah, yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara, dalam hal traktat atau perjanjian tersebut tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma. dalam kasus Internasional Bosnia-Herzegovina melawan Yugoslavia, ICJ melakukan pelarangan terhadap tindakan agresi militer dan genocide, yang bertentangan dengan prinsip Jus Cogens itu sendiri, yaitu memelihara perdamaian dunia.

ke- 30 prnsip-prinsip hukum internasional di atas merupakan sebagian dari sekian banyak prinsip-prinsip hukum internasional yang ada dan diakui oleh dunia internasional.



Regards

Jun



{ 5 komentar... read them below or Comment }

  1. makasih mas brooooo.....
    luarbiasa lengkap banget ....
    kalo boleh tau dari buku mas itu ^_^

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sama - Sama Broo,, :)
      sebagian besar sih dari Materi Kuliah di kampus, ada juga dari buku, dan sebagian kecil tambahan beberapa referensi dari dunia Maya yang kredibel,,

      Hapus
  2. semangat aje bang...smoga skripsinya lancar...

    BalasHapus

Welcome to My Blog

About Me

Foto Saya
junaiding
Someone who like a business. Someone who like to see some things from a different perspective. Someone who like a different life in a different country. Someone who like the word "NO RULES". My philosophy is "TO BE SUCCESS, DO IT ANYTHING EXCEPT SINS".
Lihat profil lengkapku

Translate

Popular Post

Followers

Share It

- Copyright © INTERNATIONAL LAW -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -